Kang Santri Kangsantri.id merupakan bentuk usaha kami dari para santri dan alumni untuk menjaga tradisi keilmuan pesantren yang mengedepankan wasathiyah, salafiyah. 🤲

Sejarah Wakaf Dari Awal Islam Sampai Ke Indonesia

6 min read

Sejarah dan Perkembangan Wakaf dari awal Islam sampai masuk Indonesia. Wakaf di Indonesia telah melewati sejarah panjang. Masuknya Islam pada akhir abad ke 13 merupakan babak awal masuknya Islam di Indonesia. Yang dibawa oleh para saudagar dari mesir.

Mesir merupakan negara dengan basis madzhab Syafi’i. Sehingga datangnya para saudagar sebagai da’i menyebarkan Islam dengan madzhab Syafi’i. Termasuk dalam pembahasan fikih wakaf.

Bagaimana sejarah wakaf secara konkrit hingga masuk ke Indonesia sampai saat ini? Berikut ini penjelasannya.

Sejarah Wakaf Masa Rasulullah SAW

Sejarah wakaf

Wakaf merupakan salah satu sektor voluntary yang sangat berperan penting dalam sejarah Islam. Pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan perseorangan/nonpemerintah, seperti Umar bin Khaththab yang mengelola tanah wakafnya sendiri atau oleh pemerintah seperti wakaf masjid Dar al-Hijr.

Hal terpenting esensi tujuan wakif terwujud dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh mauquf alaih.

Keberadaan wakaf sejak masa Rasulullah SAW. diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khaththab mendapat sebidang tanah di Khaibar.

Lalu, Umar bin Khaththab menghadap Rasulullah SAW. untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut.

Umar berkata kepada Rasulullah SAW., “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu, saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu.” Rasulullah menjawab, “Jika engkau mau, tahanlah tanahmu itu dan engkau sedekahkan.”

Baca juga : Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

Wakaf Umar Bin Khattab

Selanjutnya, Umar menyedekahkannya dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar menyalurkan hasil tanah itu untuk orang-orang fakir, ahli familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang fi sabilillah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Penguasa wakaf tunai boleh menggunakan hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang wajar. Wakaf Umar bin Khaththab menurut catatan sejarah merupakan wakaf pertama dalam Islam.

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW. adalah orang yang pertama kali melaksanakan wakaf, yaitu dengan mewakafkan sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk dibangun masjid.

Pendapat ini didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani).

Wakaf Usman bin Affan

Menurut hadits riwayat An-Nasa’i dan At-Turmudzi dari Usman, bahwa Rasulullah SAW. pernah datang ke Madinah, sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar, kecuali sumur rumah.

Rasulullah bersabda, “Siapakah yang mau membeli sumur rumah itu lalu ia memasukkan timbanya ke dalam sumur itu bersama-sama timba-timba kaum muslim lainnya yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sumur itu kelak di surga.

Usman membeli sumur itu dari tulang punggung hartanya. Selanjutnya, sumur tersebut diserahkan kepada penduduk Madinah untuk kepentingan hidup mereka.

Usman pun tetap memanfaatkan airnya untuk kepentingan sehari-hari. Pemberian untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam hadis tersebut, adalah wakaf.

Dalam hadis lain diceritakan bahwa pada masa Rasulullah SAW. Bani Najjar membangun bersama-sama sebuah masjid dan memberikannya untuk kepentingan umum.

Masa Dinasti Islam

Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah, ketika semua orang melaksanakan wakaf.

Peruntukan wakaf pada saat itu tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin, tetapi menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para pelajar.

Antusiasme masyarakat pada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dinasti Abbasiyah

Pada masa Bani Abbasiyah, pengelolaan wakaf dilakukan oleh baitul mal yang dirancang hanya untuk menangani wakaf dengan menunjuk qadhi khusus untuk mengembangkannya.

Dana hasil pengelolaan aset wakaf di antaranya dipergunakan untuk membangun pembangunan pusat seni yang memiliki pengaruh terhadap arsitektur Islam, terutama arsitektur masjid, sekolah, dan rumah sakit.

Hal ini dipengaruhi oleh political will pemerintah yang sangat mendukung peran wakaf dalam perekonomian.

Dinasti Umayyah

Pada masa Dinasti Umayah, pada masa Khalifah Hisyam bin Abd Malik, yang menjadi qadhi (hakim) Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadramiy.

Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagai lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim.

Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasí wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah.

Sejak itulah, pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Baca juga : Perubahan Status Dan Tujuan Perwakafan

Dinasti Ayyubiyah di Mesir

perkembangan wakaf cukup menggembirakan, yaitu hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal).

Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Dinasti Fathimiyah sebelumnya.

Meskipun secara fiqh, hukum mewakafkan harta baitul mal masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Wakaf telah menjadi sarana bagi Dinasti Al-Ayyubiyah untuk kepentingan politik dan misi alirannya. Yaitu mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya.

Harta milik negara menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi’ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, yaitu Dinasti Fathimiyah.

Lembaga pengelola wakaf semakin mengalami perkembangan pada zaman Bani Mamluk, pada saat itu harta wakaf telah dikelola secara lebih teratur dengan membagi pengelola menjadi tiga kelompok berdasarkan macam macam wakaf berikut :

1 Abbas, terdiri atas perkebunan yang luas di Mesir dan hasilnya untuk memakmurkan masjid.

2. Awqaf hukumiyah, yang terdiri atas tanah-tanah perkotaan di Mesir dan Kahira yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kota Mekah dan Madinah.

3. Awqaf ahliyah atau wakaf keluarga, terdiri atas wakaf berasal dari keluarga atau keturunan mauquf alaih dengan menggunakan hasil tanahnya sesuai kehendak waqif.

Perkembangan berikutnya, manfaat wakaf telah menjadi tulang dalam roda ekonomi. Pada masa Dinasti Mamluk, wakaf mendapat perhatian khusus meskipun tidak diketahui secara pasti awal mula disahkan Undang-Undang Wakaf.

Menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada Dinasti Mamluk dimulai sejak masa pemerintahan Raja Al-Dzahir Bibers Al-Bandaq (1260-1277 M).

Dengan undang-undang tersebut Raja Al-Dzahir memilih hakim dari empat mazhab Sunni. Pada masa Al-Dzahir Bibers, perwakafan dibagi menjadi tiga kategori.

Yaitu pendapatan hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang negara yang dianggap berjasa; wakaf untuk membantu haramain (Mekah dan Madinah); dan kepentingan masyarakat umum.

Kerajaan Turki Usmani

Sejak abad lima belas, Kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab.

Kekuasaan politik yang diraih oleh Dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan syariat Islam, di antaranya peraturan tentang perwakafan. Undang-undang yang dikeluarkan pada Dinasti Utsmani di antaranya peraturan mengenai pembukuan pelaksanaan wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1280 Hijriah.

Undang-undang tersebut mengatur pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Wakaf di Indonesia

Wakaf di Indonesia

Masuknya Islam di negara Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-19 akhir di Samudra Pasai. Yaitu Kesultanan telah mengubah secara mendalam sistem politik yang dikenal hingga saat ini itu di Kepulauan Nusantara.

Selain mengubah secara politik Kesultanan Samudera Pasai pada saat itu melakukan perubahan pada hukum yang berlaku di wilayah kerajaan Pasai. Sehingga di perlakukanlah hukum dengan menggunakan madzhab Syafi’i.

Sampai disini diketahui bahwa sejarah wakaf di Indonesia sudah sejak akhir abad ke-13 Islam masuk ke Indonesia.

Pada waktu pemerintah Hindia Belanda, hukum perwakafan telah berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam.

Akan tetapi, administrasi perwakafan tanah baru dimulai sejak tahun 1905 dengan dimulainya pendaftaran tanah wakaf berdasarkan surat edaran sebagai berikut.

1. Surat edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 31 Januari 1905 (Bijblad 1905, No. 6169), yang mewajibkan kepada para Bupati untuk membuat daftar yang memuat segala keterangan untuk benda-benda yang bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.

2. Surat edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 April 1931 (Bijblad, 1934 No. 13390), yang memberikan wewenang kepada Bupati untuk memimpin dan menyelesaikan perkara jika terjadi sengketa mengenai tanah wakaf, atas permintaan para pihak yang bersengketa.

3. Surat edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 (Bijblad No. 13480), berisi tata cara para perwakafan, yaitu perlunya perwakafan diketahui oleh Bupati untuk diregistrasi dan diteliti tentang keabsahannya.

Sejarah Wakaf Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, disusun Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 tanggal 26 September 1960 yang mengandung ketentuan berikut.

1. Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, peraturan-peraturan perwakafan Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku. Pada tahun 1958 telah ditetapkan petunjuk-petunjuk mengenai perwakafan oleh Departemen Agama dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah pada tanggal 8 Oktober 1956.

2. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria dan Menteri Agama No. 19.19/22/37-7 tahun 1959 dan SK. 62/Ka/1959 ditetapkanlah pengesahan perwakafan tanah milik dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria Karesidenan.

3.Di dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960, pada bagian XI, tertera bahwa untuk keperluan suci dan sosial (pasal 49 ayat (3)) ditentukan perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Pada tanggal 17 Mei 1977 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat (3) UU No. 5 tahun 1960.
PP ini mengatur tata cara perwakafan tanah milik dalam pengertian hak milik yang baru, serta tata cara pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum PP ini ditetapkan.

Di Indonesia, bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah. Kondisi ini tentu berkaitan dengan peraturan pemerintah yang selama ini baru menetapkan objek wakaf dalam bentuk tanah milik (PP No. 28 tahun 1977) dan ketentuan nadzir pun berupa nadzir untuk tanah milik.

Hanya sedikit nadzir yang sukses mengelola wakaf di Indonesia, di antaranya Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf UII, Pondok Modern Gontor, dan sebagainya.

Lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam telah diterima menjadi hukum adat di Indonesia. Di samping itu, di Indonesia terbanyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf, wakaf terus berkembang dan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai (wakaf uang), wakaf atas hak kekayaan intelektual, dan lain-lain.

Khusus di Indonesia, permasalahan wakaf menjadi perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Wakaf Produktif

Pada saat ini, wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup tajam. Perubahan paradigma itu, terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan bisnis dan manajemen.

Pendekatan ini kemudian dikenal dengan wakaf produktif. Sebelumnya, jika kita mendengar kata wakaf, identik dengan wakaf untuk masjid, musala, kuburan atau sekolah yang menjadi wakaf tidak produktif.

Achmad Junaidi dan kawan-kawan’ menawarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif.

Pertama, asas paradigma baru wakaf, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan.

Kedua, aspek paradigma baru wakaf, yaitu pembaharuan/reformasi pemahaman mengenai wakaf sistem manajemen kenazhiran/manajemen sumber daya insani, dan sistem rekruitmen wakif.

Wakaf dalam konteks kekinian memiliki tiga ciri utama.

Pertama, pola manajemen wakaf harus terintegrasi; dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terkandung di dalamnya.

Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Pekerjaan sebagai nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab.

Ajaran agama Islam mampu menjawab tantangan perkembangan jaman. Dengan adanya wakaf bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti saat ini sudah berkembang wakaf produktif berupa bermacam-macam barang dan uang.

Semoga pembahasan pada kesempatan ini bermanfaat. Amin.

Kang Santri Kangsantri.id merupakan bentuk usaha kami dari para santri dan alumni untuk menjaga tradisi keilmuan pesantren yang mengedepankan wasathiyah, salafiyah. 🤲

Sebarkan Kebaikan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: