Kang Santri Kangsantri.id merupakan bentuk usaha kami dari para santri dan alumni untuk menjaga tradisi keilmuan pesantren yang mengedepankan wasathiyah, salafiyah. 🤲

Pajak dan Zakat Dalam Islam Sebagai Sumber Dana Negara

6 min read

Pajak dan Zakat Dalam Islam Sebagai Sumber Dana Negara – Sebuah negara memiliki kewajiban dan cita-cita membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya dengan membangun sarana prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian sebuah negara.

Keberhasilan pembangunan sejatinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Melainkan semua masyarakat dari berbagai lapisan wajib ikut andil dalam pembangunan.

Salah satunya adalah dengan adanya penarikan pajak dari pemerintah kepada wajib pajak. Dengan penarikan pajak dari orang yang wajib membayar pajak. Maka pemerintah sebagai lembaga yang mengatur negara bisa menggunakan pajak sebagai salah satu sumber pembangunan.

Negara Indonesia yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam memiliki sistem sumber dana negara. Zakat dan sejenisnya merupakan sistem yang berlaku dalam Islam.

Selanjutnya. Apakah pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada wajib zakat yang muslim sejalan dengan misi Islam mensejahterakan masyarakat?

Definisi Pajak dalam Islam

Pajak negara

Pajak secara umum berarti suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Dalam jenis pungutan yang semakna dengan pajak ada beberapa nama dan bentuk demikian pula hukumnya dalam kacamata Islam. Inilah nama-nama tersebut :

  • Al Maks atau Adh Dharibah adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penariknya (Lisanul Arob 9/217-218)
  • Al ‘Usyr adalah pungutan sejenis bea cukai bagi barang yang masuk ke wilayah kekuasaan kaum Muslimin dari wilayah lain.
  • Al Kharaj adalah Pungutan yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak yang harus ditunaikan (Ahkamul Sulthoniyyah hal.261)
  • Jizyah adalah pungutan yang diwajibkan bagi orang kafir dzimmi (kafir yang hidup dibawah kekuasaan Islam) sebagai imbalan atas kekufurannya dan kewajiban ini gugur apabila yang bersangkutan masuk Islam (Ahkamul Sulthoniyyah hal.252-253)

Itulah empat jenis pungutan yang ada dalam terminologi Islam. Khusus untuk pajak yang diterapkan di negri ini maka lebih dekat dengan definisi dari al maks atau adh dharibah.

Adapun al kharaj maka tidak bisa disamakan dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan diantaranya bahwa al kharaj hanya diberlakukan kepada tanah milik orang kafir saja.

Begitu pula dengan al ‘usyr (bea cukai) yang memiliki beberapa perbedaan dengan bea cukai yang diterapkan di negri ini, diantaranya adalah penerapan al’usyr hanya bagi komoditi dari pihak kafir yang negara mereka (orang kafir) menerapkan bea cukai terhadap komoditi dari negara Muslim.

Baca lebih lanjut : Pengertian Pajak

Hukum Al Maks (Pajak) Dalam Islam

Hukum bayar pajak

Hukum Al Maks adalah haram berdasarkan dalil nash maupun ijma’ (kesepakatan) kaum Muslimin, berikut dalil-dalil tentang keharaman pajak,

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An Nisa 29)

Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama karena pengambilan pajak yang diterapkan kepada kaum Muslimin hari ini adalah bentuk kezhaliman yang nyata. Dimana pemungutannya tidak memandang keadaan seseorang bahkan satu orang dapat terkena pajak yang berlipat-lipat.

Sebagai contoh adalah ketika mendapat gaji seseorang dikenakan pajak penghasilan kemudian ketika ia belanja kebutuhan hidupnya di toko atau pasar dengan uang gajinya orang tersebut dikenakan pajak lagi yaitu pajak pertambahan nilai dari barang yang ia beli, inilah bentuk kezhaliman yang nyata.

Apalagi bila wacana pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor diterapkan, jelas lebih terlihat lagi kezhalimannya.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala, “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (Asy Syura 42).

Pendapat Para Ulama’

Para ulama’ memberikan perhatian yang serius mengenai suatu hukum muamalat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan praktek-praktek yang menimbulkan mafsadat dan mencari maslahat umat. Diantaranya adalah Imam Adz Dzahabi dan Imam Nawawi

Pendapat Imam Adz Dzahabi

Imam Adz Dzahabi dalam Kitab Al Kabair (Dosa-dosa Besar) menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang kezhaliman praktek pemungutan pajak.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala, “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al Baqarah 188)

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala, “Dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Hud 85)

Hadits Dari Abdullah bin Buraidah Radhiallahu’anhu dari ayahnya tentang dirajamnya wanita dari suku Al Ghomidiyyah setelah melahirkan anak karena zina. Lalu Rasulullah Shalallahu’alaihi Wasallam bersabda, “Demi zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya penarik maks (pajak) bertaubat seperti itu niscaya Allah akan mengampuninya.” (HR.Muslim no.1659)

Dalam hadits digambarkan betapa praktek pajak disetarakan dengan dosa besar sekelas zina sampai-sampai tobat bagi pemungutnya bisa diterima dengan cara dirajam sampai mati.

Pendapat Imam Nawawi

Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran yang agung diantaranya ialah : “Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti” (Syarah Shahih Muslim jilid 11 hal.202)

Hadits Rasulullah Shalallahu’alaihi Wasallam bersabda, “Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” (HR. Ahmad jilid 4 hal.109)

Pendapat Imam Ibnu Hazm

Ijma’ kaum Muslimin, Imam Ibnu Hazm Al Andalusi Rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, Maratib Al Ijma’ (hal. 121), dan disetujui oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah :”Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik.

Kecuali apa yang mereka pungut dari kaum muslimin atas nama zakat barang yang mereka perjualbelikan (zakat perdagangan) setiap tahunnya.

(kecuali) yang mereka pungut dari para ahli harbi (kafir yang memerangi agama Islam) atau ahli dzimmi (kafir yang harus membayar jizyah sebagai jaminan keamanan di negeri muslim), (yaitu) dari barang yang mereka perjualbelikan sebesar sepersepuluh atau setengahnya, maka sesungguhnya (para ulama) telah beselisih tentang hal tesebut, (sebagian) berpendapat mewajibkan negara untuk mengambil dari setiap itu semua, sebagian lain menolak untuk mengambil sedikitpun dari itu semua, kecuali apa yang telah disepakati dalam perjanjian damai dengan dengan ahli dzimmah yang telah disebut dan disyaratkan saja”

Yang Diwajibkan Adalah Zakat, Bukan Pajak

Zakat emas

Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa pajak dapat diqiyaskan (analogikan) dengan zakat atau lebih ekstrim lagi mereka menjadikan pajak sebagai pengganti syari’at zakat.

Untuk itu seorang Muslim harus mengetahui perbedaan yang jelas antara keduanya sehingga tidak terjerumus kedalam kekeliruan pemahaman dalam perkara ini, mengingat tidak sedikit kaum Muslimin hari ini yang sudi membayar pajak namun mengabaikan kewajiban berzakat. Diantara perbedaan pajak dan zakat adalah,

Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh Allah Azza Wa Jalla bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai nishabnya. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali ditentukan oleh penguasaa di suatu tempat.

Zakat berlaku bagi kaum muslimin saja, hal itu lantaran zakat berfungsi untuk menyucikan pelakunya, dan hal itu tidak mungkin kita katakan kepada orang kafir karena orang kafir tidak akan menjadi suci malainkan harus beriman terlebih dahulu. Sedangkan pajak (dalam arti jizyah) berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal di tanah kekuasaan kaum muslimin.

Zakat adalah salah satu bentuk syari’at Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shalallahu’alaihi Wasallam. Sedangkan pajak merupakan sunnahnya orang-orang jahiliyah yang asal-usulnya biasa dipungut oleh para raja Arab atau non Arab.

Dan diantara kebiasaan mereka ialah menarik pajak sepersepuluh dari barang dagangan manusia yang melalui/melewati daerah kekuasannya.

Memang ada beberapa persamaan yang dimiliki antara zakat dan pajak. Diantaranya unsur paksaan yang dimiliki oleh dua aturan ini. Pengelolanya (dalam hal ini adalah pihak berwenang sejenis lembaga khusus yang ditunjuk negara).

Sisi pengunaannya pun ada unsur kesamaan dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat kecuali bila pajak di negri ini yang sebagian bbesarnya dialokasikan untuk koruptor dan jajarannya.

Untuk itu seorang Muslim harus benar-benar sadar bahwa kewajiban mereka adalah membayar berbagai macam zakat seperti zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat penghasilan, zakat niaga. Bukan pajak, maka jangan sampai karena sibuk mengurus pajak sehingga lupa membayar kewajiban zakat Na’udzubillah.

Baca juga : Pengertian dan Macam-macam Zakat Yang Wajib Kamu Ketahui

Adakah Pajak Yang Dibolehkan ?

pengertian pajak, fungsi dan jenisnya

Dalam sub judul sebelumnya telah disebutkan tentang keharaman pajak berikut dalil-dalilnya sehingga menjadi jelas bahwa hukum asal pajak adalah haram. Namun ada kondisi-kondisi tertentu pajak boleh diterapkan dengan syarat-syarat sebgai berikut,

  • Hendaknya adil artinya kewajiban membayar pajak didistribusikan di antara rakyat dengan adil, tidak hanya dibebankan pada kelompok orang kaya tertentu.
  • Pajak hanya boleh dibebankan atas orang-orang kaya, masing-masing orang sesuai dengan tingkat kekayaannya. Tidak boleh membebankan pajak atas fakir miskin. Tidak boleh membebankan pajak atas semua orang, baik kaya ataupun miskin.
  • Hendaknya Baitul Mal yang pada era sekarang disebut kas negara dalam kondisi kosong. Sehingga jika kas negara berlimpah ruah dikarenakan sumber pendapatan negara yang lain maka tidak boleh mewajibkan pajak atas rakyat. Pajak dalam kondisi kas negara berlimpah itu dinilai sebagai pajak yang haram bahkan tergolong dosa besar.
  • Pajak hanya diwajibkan atas rakyat dalam kondisi tertentu ketika menghadapi permasalahan yang sangat mendesak. Tidak boleh menjadikan pajak sebagai aturan yang bersifat terus menerus pada semua waktu.

Dana hasil pajak tersebut dibelanjakan oleh negara dalam hal-hal yang bermanfaat secara real bagi rakyat, tidak ada yang dipergunakan untuk maksiat atau untuk perkara yang tidak mendatangkan manfaat semisal dana yang dikeluarkan negara untuk kepentingan artis, seniman atau pemain sepak bola.

Contoh dari penerapan pajak jenis ini adalah apabila Baitul Mal (Kas Negara) dalam keadaan defisit. Sementara ada kebutuhan negara yang harus dipenuhi dan mendesak seperti keperluan jihad dan keperluan pasukan dalam menjaga perbatasan.

Dalam rangka mempertahankan negara atau membantu daerah yang terkena bencana sehingga dibutuhkan adanya suntikan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (Al ‘Itishom, jilid 2 Bab Al Maslahah Al Mursalah, Imam Asy Syathibi; Al Mausuah Al Fiqhiyyah Al Kuwatiyyah jilid 8 hal.247)

Jika Pajak Haram Maka Darimana Sumber Keuangan Negara ?

pengertian pajak, fungsi dan jenisnya
Pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara

Dalam Islam aturan-aturan bernegara sudah mapan dan dijelaskan secara gambalang oleh para ulama, pun demikian dengan system keuangannya.

Jika Islam melarang pelaksanaan pajak bukan berarti negara yang menggunakan sistem Islam tidak mempunyai sumber pendapatan. Berikut ini adalah sumber pendapatan negara dalam sistem Islam,

  • Zakat, sebagaimana diwajibkan dalam Al Qur’an surat At Taubah 60
  • Jizyah, sejenis upeti dari orang kafir dzimmi yang hidup dibawah kekuasaan kaum Muslimin, Al Qur’an surat At Taubah 29
  • Ghonimah, harta rampasan perang yang didapat melalui peperangan melawan musuh, Al Qur’an surat Al Anfal 41 dan Al Hasyr 7
  • Al Kharaj, sebagaimana sudah diterangkan diatas Sisa harta waris yang tidak habis dibagikan
  • Infaq dan Shodaqoh kaum Muslimin
  • Pajak incidental, sebagaimana dijelaskan dalam sub judul diatas
  • Al’Usyur. Bea cukai yang diambil dari orang kafir yang menjual komoditinya di wilayah Islam. Dalilnya adalah riwayat dari Anas bin Malik Radhiallahu’anhu. Sesungguhnya Umar bin Khottob Radhiallahu’anhu memerintahkan untuk mengambil bea cukai atas barang yang didatangkan oleh kafir dzimmi sebesar lima persen. Sedangkan barang yang didatangkan oleh kafir harbi ditariki bea cukai sebesar sepuluh persen. (HR.Al Baihaqi no.18543)

Sumber-sumber diatas dijelaskan oleh para ulama diantaranya dalam Kitab Al Majmu’ Al Fatawa. Bab Siyasah Syar’iyyah Ibnu Taimiyyah, Ahkamul Sulthoniyyah Imam Al Mawardi, dan lain-lain.

Negara Indonesia yang berideologi Pancasila tidak bisa serta merta memberlakukan syariat Islam dalam undang-undang. Karena dalam sila pertama tidak menyebut hanya satu agama yang berlaku. Maka secara otomatis tidak bisa mengkodifikasikan undang-undang sesuai dengan aturan syariat.

Lalu bagaimana hukumnya pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia? Penjelasan selengkapnya silahkan baca pada artikel ini.

Demikian ulasan tentang pajak dan zakat dalam kacamata Islam. Semoga dengan ulasan ini umat Islam bisa menyikapi pajak dengan kacamata yang bijak dan tepat.

Kang Santri Kangsantri.id merupakan bentuk usaha kami dari para santri dan alumni untuk menjaga tradisi keilmuan pesantren yang mengedepankan wasathiyah, salafiyah. 🤲

Sebarkan Kebaikan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: