Kang Santri Kangsantri.id merupakan bentuk usaha kami dari para santri dan alumni untuk menjaga tradisi keilmuan pesantren yang mengedepankan wasathiyah, salafiyah. 🤲

Hukum Islam, Pengertian dan Macamnya

7 min read

Hukum Islam, Pengertian dan Macamnya – literasi keilmuan Islam merupakan khazanah keilmuan yang memiliki banyak cabang. Dari hukum Islam banyak sekali bermunculan cabang keilmuan seperti maqashid syariah yang berdiri dalam satu disiplin ilmu sendiri.

Hukum Islam sangat penting dan bahkan bisa dikatakan fardhu ‘ain untuk diketahui. Karena setiap muslim dan mukallaf merupakan objek hukum. Yaitu setiap perbuatan yang dikerjakan oleh mukallaf (cakap hukum) akan dikenai status hukum sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Al-Qur’an, Sunnah maupun undang-undang.

 

Pengertian Hukum Islam

Hukum islamHukum Islam merupakan gabungan dari dua kata “hukum” dan “Islam” yang keduanya sama-sama berasal dari bahasa arab yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Hukum pada umumnya memiliki pengertian sebagai berikut :

Hukum adalah himpunan peraturan – peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

Pengertian hukum yang lain adalah berasal dari bahasa Arab (الحكم) yang secara etimologi berarti “memustuskan, menetapkan dan menyelesaikan”.

Muslehuddin (1980) mendefinisikan hukum sebagai “kumpulan peraturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah Negara atau masyarakat mengaku terikat dengan sebagai anggota dan subjeknya”.

Pengertian hukum Islam atau dengan istilah lain hukum syar’i telah banyak dijelaskan oleh pakar hukum Islam. Salah satunya adalah penjelasan mengenai pengertian hukum Islam dari Prof. Dr. H.Satria Efendi, M.zein,M.A. yang mendefinisakan hukum Islam sebagai berikut :

Secara etimologi kata hukum (al-hukm) berarti “mencegah” atau “memutuskan”. Menurut terminologi Ushul Fiqh, hukum (al-hukm) berarti ”khitab” (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf.

Baik berupa iqtidla (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), takhyir (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melkakukan dan tidak melakukan), atau wadl (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani’ (penghalang).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadl’i yang akan kita bahas di bawah.

 

Hukum Taklifi dan Hukum Wadl’i

Macam-macam hukum IslamDalam studi hukum Islam hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu melihat pada objek hukum (hukum taklifi) dan latar belakang proses suatu hukum (hukum wadl’i).

Hukum Taklifi

Hukum taklifi adalah hukum syariat Islam yang mengikat dan berlaku untuk orang mukallaf. Baik berupa perintah, larangan, kebolehan, anjuran melakukan dan anjuran untuk tidak melakukan sesuatu.

Hukum taklifi secara sederhana dapat dikatakan dengan hukum yang berkaitan dengan wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Hukum tersebut selalu membebani orang mukallaf selama masih berakal seperti kewajiban seseorang melaksanakan sholat wajib lima waktu, sunnah melaksanakan puasa senin kamis dan lain sebagainya.

1. Wajib

Wajib adalah setiap perilaku yang akan mendapatkan pahala jika dilakukan dan akan mendapatkan siksa jika ditinggalkan seperti shalat lima waktu, zakat dan puasa Romadhon.

اقيموا الصلاه واتوا الزكاه

2. Sunnah

Sunnah adalah setiap perilaku yang akan mendapatkan pahala jika dilaksanakan dan tidak mendapatkan siksa jika ditinggalkan. Seperti salat tahiyatul masjid.

3. Haram

Haram adalah setiap perbuatan yang akan diberi balasan ketika ditinggalkan dan akan mendapatkan siksa jika di laksanakan. Seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak dan meninggalkan salat.

4. Makruh

Makruh adalah setiap perbuatan yang diberi pahala ketika ditinggalkan dan tidak akan diberi siksa ketika melakukannya. Seperti mendahulukan tangan dan kaki kiri ketika wudhu.

5. Mubah

Mubah adalah perbuatan yang tidak berbahaya dan juga tidak diperiksa ketika melakukan atau meninggalkannya. Seperti tidur di waktu siang.

Hukum Wadl’i

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum wadh’ i merupakan: ketentuan- ketentuan hukum yang mengatur tentang karena, syarat, mani’( suatu yang jadi penghalang kecakapan untuk melaksanakan hukum taklifi). Dapat pula diartikan hukum wadh’ i merupakan hukum yang menarangkan hukum taklifi ataupun yang jadi akibat dari penerapan hukum taklifi.

Unsur-unsur dari hukum wadh’i ada 5 hal yaitu : syarat, sebab, akibat, mani’, azimah dan rukhsah. Maksudnya adalah

  • Syarat, setiap perbuatan orang yang cakap hukum (mukallaf) harus memenuhi syarat supaya perbuatan hukumnya sah seperti syarat sah shalat harus dalam keadaan suci dari dua hadats.
  • Sebab, setiap perbuatan mukallaf menimbulkan sebab adanya hukum dan sebaliknya, contoh orang yang mampu untuk beribadah haji merupakan sebab diwajibkannya haji.
  • Akibat dari perbuatan orang mukallaf terhadap hukum taklifi berpotensi terhadap dua akibat yaitu sah dan batal. Sah apabila syarat-syarat dari perbuatan sesuai dengan syarat dan sebaliknya.
  • Mani’ adalah penghalang dari kebebasan mukallaf untuk melaksanakan sesuatu atau adanya hukum seperti terhalanginya seseorang pertalian darah adalah menjadi sebab yang membolehkan pewarisan harta. Syaratnya juga telah wujud disebabkan salah seorang daripada keduanya telah meninggal dunia.

Sumber Hukum Islam

Sumber hukum islamDalam menentukan hukum fiqih faham aswaja bersumber kepada empat pokok yaitu, Al-Qur’an, Sunnah, ijtihad (ijma’ dan qiyas). Hal ini sesuai dengan hadits yang menceritakan diutusnya sahabat Bilal bin Rabbah ke Yaman dan juga perkataan sahabat Abu Bakar.

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد فِي كتاب الله ؟ قال:فبسنة رسول الله. فإن لم تجد فِي سنة رسول الله؟قال: أجتهد رأيي.

ولاالو . )أي ولاأقصر فِ اجتهادي( قال: فضرب رسول الله على صدره و قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لمايرضى رسول الله.

 

Dari Mu’adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah saw. Ketika memerintahkannya ke Yaman bersabda, “ bagaimana caramu memberi putusan hukum ketika menghadapi suatu masalah?” Mu’adz berkata, “saya akan memutuskan dengan kitab Alah (al-quran).” Nabi bertanya, “ jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah?” jawab Mu’adz, “ maka dengan sunnah Rasulullah.

” Nabi bertanya, “ jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam sunnah Rasulullah saw?” Mu’adz menjawab , “saya akan berijtihad dengan pendapat saya, dan saya tidak akan memepersempit ijtihadku”

rawi haditsberkata: maka Rasulullah saw menepuk dada Mu’adz dan bersabda, “ segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah.” (HR.Al-Baghawi)

كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر فِي كتاب الله فإن وجد فيه مايقضى به, وإن لم يكن فِي الكتاب وعلم عن رسول الله فِي ذل الْمر قضى بها, فإن أعياه أن يجد فِي سنة رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم, فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به, وكذل كان بفعل عمر.

 

Dari Maimun bin Mahran, dia berkata, “ Khalifah Abu Bakar ketika menerima pengaduan maka dia mencari hukumnya dalam kitab Allah, jika dia menemukan hukum untuk memutuskan perselisihan mereka maka segera dilaksanakan. Jika dalam al-quran tidakditemukan dan diamengetahui bahwa dalam sunnah Rasulullah adahukumnya, maka segera dilaksanakan.

Jika dalam sunnah Rasululah tidak ditemukan, maka ia segera mengumpulkan para pemimpin dan tokoh umat Islam untuk bermusyawarah. Bila diperoleh kesepakatan pendapat di antara mereka maka segera dilaksanakn. Demikian juga yang dilakukanoleh Khalifah Umar.” (H.R Al-Baghawi)

Penjelasannya kedua hadits tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber hukum tertinggi dalam tatanan hukum Islam. Setiap hukum Islam wajib bersumber darinya karena ia merupakan kalam ilahi.

Al- Qur’ an ialah sumber utama serta pertama dalam pengambilan hukum. Sebab Al- Qur’ an merupakan perkataan Allah yang ialah petunjuk kepada ummat manusia serta diharuskan untuk berpegangan kepada Al- Qur’ an. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 2; Al-Maidah Ayat 44-45, 47 :

ذلِكَ الكتابُ لا رَيْبَ فيه هدا للمتقين

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (Al-Baqarah; 2)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ همُ الكافِرُوْنَ

“Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah golongan orang-orang kafir”.

Tentu dalam hal ini yang bersangkutan dengan aqidah, lalu;

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ همُ الظالمون

“Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang-orang yang dhalim”.

Dalam hal ini urusan yang berkenaan dengan hak-hak sesama manusia

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ همُ الفسقون

“Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah golongan orang-orang fasik”.

  1. Sunnah

Perkataan Rasulullah adalah hujjah sekaligus menjadi dalil bahwa mukjizat (Al-Qur’an) adalah benar. Selain itu juga Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah (termasuk dalam sumber hukum) sesuai dengan QS. An-Najm ayat 4.

Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an karena hanya Rasulullah yang mampu dan berhak menafsirkan dan menjelaskan Al-Qur’an. Penetapan Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua ini berlaku bagi madzhab fiqih yang berasaskan ahlussunnah wal jamaah (madzhab empat).

Selain itu Allah juga memerintahkan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

وَمَاءَاتَكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهكُمْ عَنْهُ فَانْتَهَوْاوَاتَّقُوْااللهَ, اِنَّ اللهَ شَدِيْدُاْلعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras sikapnya”. (Al-Hasyr: 7)

  1. Ijma’

Ijma’ atau konsesnsus adalah kesepakatan para ulama’ untuk menentukan suatu hukum agama Islam yang terjadi pasca wafatnya nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman nabi semua permasalahan bisa langsung ditanyakan kepada beliau yang bersumber dari wahyu ilahi.

Kemudian ijma’ terdapat dua macam, yaitu ijma’ bayani dan ijma’ sukuti. Penjelasannya sebagai berikut :

  1. Ijma’ bayani

Ijma’ bayani adalah kesepakatan seluruh ulama’mengenai suatu hukum baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatan.

  1. Ijma’ sukuti

Ijma’ sukuti adalah apabila para ulama mengeluarkan kesepakatan mengenai hukum dan sebagian memilih untuk diam. Sedangkan diam tersebut menunjukkan kesepakatannya.

  1. Qiyas

Qiyas atau analogi adalah menggali suatu hukum atas perkara yang belum ada hukum dengan menganalogikan (menyamakan) perkara-perkara yang sudah jelas status hukumnya dengan beberapa syarat dan rukun yang berlaku.

Rukun dari qiyas adalah: 1. Al –Ashlu 2. Al-Hukmu 3. Al-far’u 4. As-sabab.

Al-Ashlu adalah hukum asal dari perkara yang sudah jelas hukumnya, seperti gandum yang dijelaskan dalam sebuah hadits.

Al-Hukmu adalah hukum dari al-ashlu dalam hadits tersebut yaitu wajib mengeluarkan zakat. Al-Far’u hukum yang sedang digali (dianalogikan) seperti beras yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits. As-Sabab adalah alasan hukumnya yaitu karena makanan pokok.

Dengan demikian qiyas adalah menggali hukum terhadap sesuatu yang masih belum ada hukumnya seperti zakat menggunakan beras tadi. Walaupun beras tidak disebutkan didalam hadits, karena keduanya merupakan makanan pokok maka wajib mengeluarkan zakat dengannya. Sisinilah aspek yang menjadikan sumber hukum dalam syariat Islam.

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum IslamIslam di Indonesia berkembang dengan metode akulturasi budaya sehingga dapat diterima dengan lapang dada oleh masyarakat setempat. Penyebaran agama Islam oleh para wali (khususnya di tanah Jawa) menggunakan khazanah kebudayaan seperti menggunakan media wayang, tembang dan lainnya.

Setelah perjalanan yang sangat panjang Islam di Indonesia berjalan dengan baik beriringan dengan tradisi dan ketentuan yang berlaku. Ditandai dengan pengakuan negara terhadap produk-produk hukum Islam sehingga dijadikan tatanan hukum dan ditaati oleh masyarakat.

Dengan diakuinya hukum Islam tersebut masyarakat bisa dengan leluasa mengamalkan syariat Islam yang dijadikan hukum positif di Indonesia. Antara lain telah nampak pada perumusan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta, yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk –pemeluknya.

Landasan filosofis tersebut diikuti oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Bukti nyata dalam penggunaan hukum islam sebagai hukum positif adalah dirumuskannya kompilasi hukum Islam yang memuat tiga bab. Yaitu sebagai berikut :

  1. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
  2. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
  3. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Landasan Dan Tujuan Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Landasan dan tujuan dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu dapat dilihat dari penjelasan umum dari kompilasi tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

  1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
  2. Berdasarkan Undang-undang No. 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
  3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.
    Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari Nomor B/1/735, hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya (kebanyakannya) madzhab Syafi’i.
  4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
    Maka kebutuhan masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab pesantren madzhab yang lain, memperluas terhadap ketentuan di dalamnya, fatwa para ulama, maupun perbandingan dengan hukum yang berlaku di negara yang lain.
  5. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dan suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para hakim di lingkungan badan Peradilan Agama.

 

Buku Referensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.16

Bersamaan dengan perjalanan waktu, kitab- kitab fiqh yang dipakai di Pengadilan Agama pula mulai tersaring dengan sendirinya sehingga tidak lagi tidak terbatas seperti sebelumnya.

Penyaringan tersebut barangkali terjadi secara alami mengingat keterbatasan pengetahuan hakim yang bertugas di Pengadilan seperti di pondok pesantren dan madrasah.

Akhirnya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah di luar Jawa dan Madura menganjurkan hakim agama menggunakan sebanyak 13 kitab fiqh sebagai pedoman.

Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Al-Bajuri
  2. Fathul Mu’in
  3. Asy-Syarkawi ‘ala at-Tahrir
  4. Al-Qalyubi/al-Mahalli
  5. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh
  6. At-Tuhfah
  7. Targhib al-Musytaq
  8. Al-Qawanin asy-Syar’iyyah li Sayyid bin Yahya
  9. Al-Qawanin asy-Syar’iyyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan
  10. Asy-Syamsuri fi al-Faraid
  11. Bughyah al-Mustarsyidin
  12. Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah
  13. Mughni al-Muhtaj.

Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini mengenai pembagian dalam agama islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin

Kang Santri Kangsantri.id merupakan bentuk usaha kami dari para santri dan alumni untuk menjaga tradisi keilmuan pesantren yang mengedepankan wasathiyah, salafiyah. 🤲

Sebarkan Kebaikan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: