Kang Santri Kangsantri.id merupakan bentuk usaha kami dari para santri dan alumni untuk menjaga tradisi keilmuan pesantren yang mengedepankan wasathiyah, salafiyah. 🤲

Bagaimana Perjanjian Kerja Dalam Tatanan Hukum Islam

4 min read

Hak buruh mendapatkan upah sesuai dengan skill

Bagaimana Perjanjian Kerja Dalam Tatanan Hukum Islam ? – Pada masa awal sejarah masyarakat Islam, praktik-praktik ekonomi berjalan masih sangat sederhana.

Di samping itu, persoalan-persoalan yang harus direspon para ahli hukum Islam bisa dikatakan masih belum operasional.

Persoalan hukum yang banyak mendapat perhatian justru seputar hukum ibadah dan keluarga.

Sementara persoalan penting seperti sistem ekonomi, sistem perdagangan, politik dan perburuhan tidak banyak diminati, karena memang belum ada kebutuhan di wilayah itu.

Walaupun begitu, dokumen-dokumen Islam yang ada pada masa itu sudah membantu kita untuk mencari referensi tentang hukum Islam terkait hukum perburuhan.

Mengingat ketika Islam masuk ke Madinah di sana sudah ada masyarakat petani yang sudah berorientasi pada agribisnis.

Oleh karena itu, kalau kita membicarakan buruh pada masa itu, yang dimaksud adalah buruh tani dan buruh dagang.

Pengertian Perjanjian Kerja

Pengertian perjanjian kerja

Dalam dokumentasi hukum Islam klasik, istilah buruh sering digambarkan dengan kata ajiir (pekerja), yakni orang upahan yang mendapat upah dari pemberi upah (majikan) yang disebut dengan musta’jiir.

Istilah tersebut (ajiir dan musta’jiir) biasanya dibahas secara integral dengan pembahasan fiqh Ijaarah.

Perlu dipahami juga bahwa selain ayat di atas, normatifitas perburuhan banyak yang tumpang tindih antara persoalan perbudakan yang masih berkembang pada masa transisi Arab dari kehidupan masyarakat pangan ke corak masyarakat pedagang.

Menimba perspektif al-Qur’an atas relasi buruh majikan dapat dimulai dari membaca ulang situasi dimana teks-teks al-Qur’an lahir.

Sebab sejarah teks al-Qur’an turun bersamaan dengan kekacauan sosial politik dan ekonomi masyarakat Arab. Sebagai dampak dari perubahan kehidupan dari corak kesukuan menjadi pola kehidupan yang bergantung pada perdagangan.

Al- Qur’an turun bukan dalam lingkungan padang pasir yang gersang, tapi dalam lingkungan perdagangan yang bergerak maju.

Dari sinilah kita dapat melihat keterkaitan antara al-Qur’an dengan dinamika perdagangan pada masa itu, dimana dari ungkapan-ungkapan al-Qur’an juga banyak didominasi oleh situasi komersial Makkah saat itu.

Berkembangnya ekonomi masyarakat Arab tersebut pada sisi lain memunculkan potret hitam masyarakat Arab dimana sebagian dari mereka justru hidup miskin dan terpinggirkan.

Mereka adalah kaum budak, buruh, pengrajin, perempuan dan mereka yang hidup di setrata ekonomi bawah.

Konsep Keadilan Dalam Perjanjian Kerja

Konsep keadilan dalam perjanjian kerja

Berbeda dengan teori Marxisme yang membagi kelas dalam ukuran kepemilikan alat-alat produksi, Islam justru membaginya dalam ukuran-ukuran keadilan (’adl).

Khalifah Abdul Malik (w. 86 H./705 M) dalam menjawab pertanyaan seputar pertanyaan ’adl menjawab: ”Keadilan mengambil empat bentuk. Pertama, keadilan dalam membuat keputusan- keputusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah SWT:

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS. Al-Nahl ayat 16).

Bentuk keadilan yang kedua, keadilan dalam perkataan. Bentuk ketiga, adalah keadilan dalam mencari keselamatan. Dan keempat keadilan dalam mempersekutukan Allah SWT.

Dari bentuk-bentuk di atas, ’adl dalam bahasa Arab klasik merupakan suatu gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan.

Dan muara dari dalil-dalil ini adalah kemaslahatan, hal ini sejalan dengan tujuan syari’at yang ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari orang-orang yang beriman sebagai suatu keseluruhan, dan kepentingan individu dilindungi sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Sebagaimana konsep hukum Islam dalam mengkongkritkan justifikasi ’adl, peribahasa mustad’afin digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang lemah dalam hubungannya dengan orang-orang zalim.

Dalam masyarakat feodal, kaum mustad’afin adalah golongan petani. Dalam masyarakat kapitalis (seperti sekarang), masyarakat mustad’afin adalah para pengusaha kecil, kaum buruh, pengemis dan sebagainya.

Setiap kelompok yang tertindas dalam struktur sosial adalah golongan mustad’afin. Ukuran kelas dengan begitu bukanlah ekonomi, melainkan posisi dalam struktur.

Baca juga : Penjelasan 8 Asnaf, Golongan Penerima Zakat

Maka jika menganjurkan adanya kesadaran kelas, yang dimaksudkan adalah kepada siapa kita secara etik dan moral harus berpihak, disinilah bahasa jutifikasi keadilan akan dipertaruhkan.

Kenapa buruh masuk dalam kelompok mustad’afin? Inilah sedikit dari pertanyaan kunci yang muncul manakala kita mencoba menelaah apa yang tertulis di atas.

Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan yang terjadi secara umum, bahwa konflik industrial yang bersumber pada kecenderungan egosentrik dan konservatif The Ruling Class (dzalim). Dan sikap egosentrik ini yang kemudian membawa dampak ketidakadilan dalam hal ekonomi.

Baca juga : Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Syarat Mempekerjakan Buruh

contoh surat lamaran kerja di pt

Dalam Islam, orang yang mempekerjakan buruh, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Upah ditentukan sebelum pekerjaan dilakukan

Sebagaimana hadits nabi. “mas ista’jara ajiiran fal yu’alimhu ajrohu” (artinya: yang mempekerjakan seorang pekerja, maka beritahukanlah berapa upah yang akan di terima).

Aturan ini dengan jelas menggambarkan bagaimana Islam memberikan perlindungan pada buruh, karena jika tidak demikian akan memberikan peluang pada majikan untuk bertindak sewenang-wenang dalam menentukan upah.

Baca juga : Tips dan Contoh Surat Lamaran Kerja dan CV

2. Adanya kesepakatan perjanjian kerja antara buruh dan majikan

Perjanjian kerja ditulis di atas kertas bermaterai

Walaupun buruh adalah seorang upahan, akan tetapi sejak awal buruh berhak untuk menentukan besaran upah yang harus dia terima.

Hal ini terlihat dari definisi hukum Islam tentang akad ijarah, yakni : “aqdun ala madf’atin au ‘amalin bi ajrin au ‘iwadhin ma’lumin”, (akad ataupun kontrak perjanjian kerja atas suatu manfaat atau pekerjaan dengan upah atupun dengan ganti yang sudah di tetapkan).

Istilah aqad di sini memberikan gambaran, bagaimana posisi yang sama antara buruh dan majikan.

3. Butir-butir kesepakatan perjanjian kerja dibuat tertulis

Sebagai bentuk ikhriar untuk medatangkan maslahat antara kedua belah pihak. Sebaiknya poin-poin kesepakatan perjanjian kerja ditulis kemudian ditandatangai oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana ayat al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.

(Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

4. Adanya saksi dalam menunaikan aqad perjanjian kerja

Ayat di atas sekaligus memberikan justifikasi adanya kebutuhan saksi dalam menjalankan perjanjian kerja.

Dengan demikian apabila ketentuan-ketentuan di atas dijalankan dengan baik. Maka potensi konflik antara pemberi kerja dan pekerja akan berkurang.

Pekerja merasa terlindungi hak-haknya sehingga terjadi kesejahteraan kedua belah pihak.

*Dikutip dari beberapa sumber

Kang Santri Kangsantri.id merupakan bentuk usaha kami dari para santri dan alumni untuk menjaga tradisi keilmuan pesantren yang mengedepankan wasathiyah, salafiyah. 🤲

Sebarkan Kebaikan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: