Pengertian Pajak, Fungsi Dan Jenis-Jenisnya

Pengertian Pajak, Fungsi dan Jenis-jenisnya  – Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu. Salah satu hak sebagai warga negara adalah hak menyampaikan pendapat, hak memanfaatkan fasilitas umum. oleh karena itu wajib mengetahui pengertian pajak, fungsi dan jenis-jenisnya.

Warga negara tidak diperbolehkan hanya menuntut hak-haknya tanpa menunaikan dan mengabaikan kewajibannya. Kewajiban warga negara harus dipenuhi supaya sistem negara bisa terus berlangsung.

Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak. Dalam pelaksanaannya, pembayaran pajak dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak barang mewah dan lain sebagainya.

Pengertian Pajak

Pengertian pajak, fungsi dan jenisnya

Pajak merupakan pungutan untuk pemerintah oleh warga negara yang bersifat wajib dan memaksa yang manfaatnya secara tidak langsung kembali digunakan oleh warga negara secara keseluruhan dan umum. Pemanfaatan pajak dirasakan oleh seluruh rakyat dan bukan hanya orang atau perusahaan saja yang mendapatkan fasilitas umum hasil dari iuran pajak.

Pengertian pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar maksud dari definisi-definisi tersebut adalah iuran masyarakat yang wajib hukumnya dengan ketentuan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sehingga masyarakat tidak bisa menolak dan membangkang.

Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan pengertian pajak tersebut pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

pengertian pajak, fungsi dan jenisnya

  1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan UU serta aturan pelaksanaannya

Undang-Undang menjelaskan setiap objek pajak lengkap dengan penjelasan setiap pasal dan ayatnya. Setiap objek pajak dijelaskan dengan detail dalam undang-undang seperti PPh pasal 21 yang menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang yang menghasilkan suatu barang yang dijual baik domestik maupun impor.

Yang jelas setiap penarikan kontribusi berupa pajak oleh pemerintah kepada warga negaranya mempunyai dasar hukum yang kuat, mulai pph pasal 21 sampai pasal 26 beserta dengan penjelasan-penjelasannya. Bagi orang atau lembaga yang melanggar karena tidak membayar, melawan dan menolak dapat dikategorikan pembangkangan dan bisa dikatakan melanggar hukum.

  1. Tidak adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

Menurut Undang-Undang tersebut bahwa sifat dari penarikan pajak adalah memaksa sehingga masyarakat harus mengeluarkannya dan tidak boleh membangkang. Sehingga bisa dikatakan melanggar hukum jika orang membangkang, menolak atau tidak bayar pajak. Pembayaran pajak adalah suatu kewajiban dan tidak ada imbal balik secara langsung demikian sifat dari pajak.

  1. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah

Salah satu kegunaan dari pajak adalah untuk pembangunan infrastruktur dan layanan masyarakat seperti layanan kesehatan. Dalam aplikasinya pembangunan sebuah wilayah melihat apakah itu tugas dari pemerintah pusat atau daerah, jika yang bertanggung jawab melakukan tugas pembangunan tersebut adalah pemerintah daerah  maka pemerintah daerah yang mengambil pajak dari rakyat tersebut dan dialokasikan untuk pembangunan di daerahnya.

Dan sebaliknya jika yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat, maka pajak dari masyarakat tersebut diguakan untuk pembangunan yang sifatnya lebih umum.

Setiap wilayah pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan masyarakatnya, salah satu kategori makmur tersebut adalah layanan masyarakat yang memadai mulai dari layanan kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya.

Pemerintah daerah biasanya hanya mengandalkan pajak untuk memenuhi kebutuhan seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak iklan.

  1. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah.

Salah satu pendapatan pemerintah terbesar berasal dari pajak. Pajak menyumbang 85.6% dari pendapatan nasional dan masih terus bisa ditingkatan.

Pajak tersebut digunakan pemerintah untuk berbagai keperluan yang umumnya adalah pengeluaran pemerintah, seperti pada kasus subsidi pajak rokok untuk bantuan dana penjamin kesehatan atau yang biasa disebut BPJS.

APBN yang sebagian besar dari pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Mulai dari pembangunan fasilitas dan infrastruktur,  kesehatan, pemilihan umum, pendidikan, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Fungsi pajak

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (pengatur).

pengertian pajak, fungsi dan jenisnya
Pajak memberikan 85.6 % penghasilan negara
  1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Seperti yang sudah saya utarakan di atas, pajak digunaka untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar anggaran pembelanjaan nasional menggunakan pajak untuk mencukupinya.

Bisa kita bayangkan jika di negara ini orang-orang tidak membayar pajak sedangkan program pemerintah harus jalan, maka fungsi budgetair ini sangat membantu terlaksananya pemerintahan baik tingkat nasional maupun daerah

  1. Fungsi regularend (pengatur)

Pajak untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dlm bidang sosial ekonomi, serta utk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi pertama. Fungsi regulerend dilakukan pemerintah biasanya dilakukan untuk memenuhi dan melengkapi poin pertama. Contoh dari fungsi regulerend adalah tarif pajak, tax holiday, penaikan pajak minuman keras dan lain sebagainya

Jenis-Jenis Pajak

Secara umum pajak yang ditetapkan oleh negara ada lima jenis dan semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak tersebut.

  1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang diambil dari penghasilan perorangan ataupun lembaga ataupun perusahaan dalam waktu tertentu. Pajak tersebut diambil dari penghasilan baik berupa gaji, keuntungan usaha, honor, hadiah atau yang lainnya.

Penjelasan mengenai PPh terdapat dalam beberapa pasal yaitu termuat dalam PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 dan PPh Final pasal 4 ayat 2.

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

pengertian pajak, fungsi dan jenisnya

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang diambil dari konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak. Siapapun yang yang mengkonsumsi dan menggunakan jasa kena pajak akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% kecuali yang dikecualikan oleh Undang-Undang PPN.

  1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Setiap barang konsumtif dan jasa seperti yang dijelasskan di atas dapat dikenai pajak. Ketentuan tersebut berlaku secara general. Sedangkan untuk barang-barang mewah terdapat ketentuan tambahan yaitu pengambilan PPN 10% ditambah dengan pajak barang mewah.

Yang dimaksudkan dengan barang mewah adalah sebagai berikut :

  • Barang yang dikonsumsi bukan kebutuhan pokok
  • Barang tersebut dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Banyak dikalangan elit yang menggunakan kendaraan yang limited edition seperti mobil yang dibuat hanya 5 unit, maka mobil tersebut dikenakan pajak barang mewah.
  • Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
  • Barang tersebut dikonsumsi utuk menunjukkan level status seseorang,
  • Barang tersebut mempunyai dampak negatif bagi masyarakat jika dikonsumsi atau mengganggu ketertiban masyarakat.
  1. Bea Materai

Ketika kita membeli materai di kantor pos atau tempat fotocopy berarti kita telah membayar pajak pemanfaatan dokumen seperti akta notaris, surat berharga, surat perjanjian dan yang lainnya

  1. Pajak Bumi dan Banguan (PBB)

PBB adalah pajak yang diberlakukan untuk kepemilikan, pemanfaatan dan penguasaan atas tanah dan atau bangunan. Objek PBB adalah bumi dan bangunan.

Tinggalkan komentar