Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia – Embrio gagasan pendirian MUI muncul dari Ibrahim Hosen, Rektor PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an) ketika mempresentasikan makalah dalam dalam konferensi alim-ulama di Jakarta.

Musyawarah tersebut berlangsung tepatnya pada tanggal 30 September sampai 4 Oktober tahun 1970 di Jakarta. Denga mengutip keputusan Majma’ Buhuts Al Islamiyah,[1] Kairo,  1964, Ibrahim Hosen mengemukakan pentingnya lembaga fatwa Sebagai wadah ulama untuk melakukan ijtihad kolektif (ijma’).

Namun gagasan tersebut belum mendapatkan dukungan penuh dari peserta konferensi.[2] Prof. DR. K.H. Abdul Malik Karim Amrullah atau yang populer dengan panggilan Buya Hamka, yang juga menjadi penyaji makalah saat itu menolak keras gagasan tersebut, terutama terkait dengan pelibatan sarjana sekuler dalam ijtihad kolektif.

Sebagai gantinya, Buya Hamka merekomendasikan kepada Presiden Soeharto agar memilih orang mufti yang dapat memberikan nasihat kepada pemerintah dan kaum muslim Indonesia.

 

Latar Belakang Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Kantor Majelis Ulama Indonesia
Sumber: Hidayatullah.com

Lahirnya MUI diawali dengan lahirnya “PIAGAM BERDIRINYA MUI” dalam musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu’ama dari berbagai penjuru tanah air. Kemudian, pertemuan tersebut dianggap sebagai Musyawarah Nasional Ulama I.

Ketika itu hadir 26 ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 ulama dari ormas-ormas besar Islam tingkat pusat, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah, 4 ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang mewakili pribadi.

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh, setidaknya, dua hal: pertama, respons atas kebangkitan kembali bangsa Indonesia setelah 30 tahun merdeka; kedua, keprihatinan terhadap sektarianisme yang amat mendominasi perpolitikan umat Islam di tahun 1970-an, sehingga mulai mengabaikan masalah kesejahteraan rohani umat.

Selain itu, tantangan global yang sangat berat yang ditandai oleh kemajuan sains dan teknologi, yang dapat menerobos sekat-sekat etika dan moral, serta serbuan budaya global yang didominasi alam pikir Barat, juga pendewaan atas kebendaan dan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek rohani umat, menjadi titik tolak para ulama untuk memfungsikan kembali agama sebagai penggerak peradaban kehidupan umat manusia.

Munculnya silang pendapat membuat konferensi yang diadakan di Pusat Dakwah Islam tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Konferensitersebut hanya merekomendasikan bahwa Pusat Dakwah Islam akan melihat kembali kemungkinan pembentukan majelis ulama dengan berbagai pertimbangan. Sampai dengan empat tahun berikutnya, rekomendasi itu bahkan tidak diperhatikan lagi.[3]

Pada tahun 1975, gagasan tersebut akhirnya menguat dalam Lokakarya Muballigh se-Indonesia, yang diadakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia tanggal 26-29 November 1974. Saat itu lahir sebuah konsensus akan perlunya majelis ulama sebagai wahana untuk menjalankan mekanisme yang efektif dan efesien dalam upaya memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat islam Indonesia terhadap pembangunan.[4]

Pesserta lokakarya akhirnya menyambut saran Presiden Soeharo dan menyepakati bahwa pembentukan wadah ulama semacam itu harus diprakarsai mulai dari tingkat daerah. Penegasan itu lebiih diperkuat lagi dengan amanat Presiden Soeharto ketika menerima Pengurus Dewan Masjid Indonesia tanggal 24 Mei 1975 yang mengharapkan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia.

Bahkan melalui Mentri Dalam Negeri ketika itu, Amir Machmud, Presiden Soeharto menyarankan kepada para Gubernur untuk membentuk majelis ulama tingkat daerah. Hasilnya, pada bulan Mei 1975 majelis ulama tingkat daerah telah terbentuk dihampir seluruh daerah tingkat I (Provinsi) dan Kabupaten (meliputi 26 Provinsi). Sedangkan di Pusat dibentuk Panitia Persiapan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia.[5]

 

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

Dalam perjalannya Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali pergantian ketua umum.

Buya Hamka

Buya Hamka, tokoh yang awalnya menolak mendirikan sebuah majelis ulama didaulat menjadi Ketua Umum MUI yang pertama. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum MUI mulai tahun 1975 sampai dengan tahun 1981.

Buya Hamka memberikan dua alasan sebelum menerima amanah sebagai Ketua Umum MUI: pertama , menurutnya kaum muslimin harus bekerja sama dengan pemerintahan Soeharto yang anti komunis; kedua, pendirian MUI harus dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan umat Islam Indonesia.

Periode awal ini MUI lebih memfokuskan kegiatan pada kegiatan pemantapan organisasi baik secara internal maupun eksternal, untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan memiliki hubungan baik dengan berbagai organisasi-organisasi Islam lainnya.kegiatan yang menonjol pada periode ini adalah kunjungan MUI kepada ormas-ormas Islam sebagai pengenalan dan membuka forum ukhuwah melalui kegiatan seminar, diskusi, lokakarya, dan konferensi-konferensi, baik ditingkat regional, nasional, ataupun internasional.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI pada periode awal ini antara lain fatwa mengenai kependudukan, bunga bank, KB, kesehatan, aliran Ahmadiyah, faham Syi’ah, dan termasuk fatwa mengenai larangan kawin beda agama.[6]

Pada tahun 1981, Buya Hamka mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI. Beliau digantikan oleh KH. M. Syukri Ghazali, kiai kelahiran tahun tahun 1906  yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU). KH. M. Syukri Ghazali terkenal dengan keramahan dan keluasan ilmu syariatnya. Beliau pernah menjadi dekan fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN, kini Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta.

 

KH. M. Syukri Ghazali

M. Syukri Ghazali hanya memimpin MUI selama tiga tahun tiga tahun. Beliau wafat pada bulan September 1984, ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI. Pada periode kepemimpinannya dilakukan penyempurnaan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI.

Diamping itu sempat pula diselenggarakan Munas Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Keluarga Berencana, yang hasilnya antara lain mengharamkan praktik aborsi, vasektomi,[7] dan tubektomi.[8]

Dalam kasus-kasus tertentu KH. M. Syukri Ghazali sering dimintai nasihat oleh Munawir Syadzali tentang persoalan hokum Islam. Namun demikian, KH. M. Syukri Ghazali juga tidak luput dari celaan dan kritik. Dia pernah mendapat celaan akibat pernah membacakan doa bagi seorang Kristen yang bernama F. Silaban yang meninggal dunia.

Padahal F. Silaban adalah insinyur yang telah mendesain pembangunan Masjid Istiqlal, Jakarta, dan merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara, sekaligus menjadi kantor MUI. KH. M. Syukri Ghazali juga pernah dituduh secara langsung menyalahi Al Qur’an karena mengatakan bahwa jilbab bukanlah keharusan untuk menutupi aurat yang sebaik-baiknya sebagaimana tertera dalam Al Qur’an. Karena itu KH. M. Syukri Ghazali pernah mendapat peringatan keras dari para pengeritiknya untuk memperbaiki fatwanya.[9]

 

K.H. Hasan Basri

Ketua Umum MUI ketiga adalah K.H. Hasan Basri, seorang dai dan Imam Besar Masjid Al-Azhar, Jakarta. Beliau tidak pernah mengenyam pendidikan universitas dan memulai karir organisasi di perserikatan Muhammadiyah dan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

Beliau menegaskan bahwa MUI berfungsi sebagai pengawas (watch dog) agar tidak ada hukum di dalam Negara ini yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Fungsi utama MUI pada periode kepemimpinannya lebih diutamakan pada usaha-usaha menuntun dan membimbing umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa, serta memperkokoh ukhuwah Islamiah.[10]

 

Prof. KH Ali Yafie

KH Ali Yafie Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ke empat
Sumber: bincangsyariah.com

Selanjutnya Ketua Umum MUI keempat adalah Prof. KH Ali Yafie, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), seorang ulama ahli Fiqh (hukum Islam). Dia ulama yang berpenampilan lembut, ramah dan bijak.

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulsel, ini juga terbilang tegas dan konsisten dalam memegang hukum-hukum Islam. Selain aktif di MUI, ulama kelahiran Desa Wani, Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926, ini juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Dewan Penasehat The Habibie Centre.[11]

Prof. KH Ali Yafie mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Umum MUI pada tahun 2000. Pada Munas MUI IV (2000), jabatan Ketua Umum MUI diemban oleh DR. (HC). KH. MA. Sahal Mahfudh. Kiai NU kelahiran Kajen, kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 17 Desember 1937 ini menjabat Ketua Umum MUI hingga tahun 2014.

 

KH. MA. Sahal Mahfudh

KH Sahal Mahfudz ketua umum ke lima Majelis Ulama Indonesia
Sumber: tebuireng.org

Kiai Sahal, demikian biasanya beliau akrab disapa, pernah menjabat sebagai Rais Aam Syuriah PBNU antara tahun1999 – 2014. Beliau juga pernah memimpin MUI Provinsi Jawa Tengah selama 10 tahun sejak 1990 – 2000.

Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Maslakhul Huda sejak tahun 1963. Pesantren yang berada di Kajen Margoyoso, Pati, Jawa Tengah itu didirikan ayahnya KH. Mahfudh Salam pada tahun 1910. Selain itu, beliau juga menjadi rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU), Jepara, Jawa Tengah sejak tahun 1989 – 2014.

Kiai Sahal  adalah seorang ahli fikih yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa (DR. HC) dari UIN Syarif Hidayatulah, Jakarta, pada tahun 2003.[12]

DR. (HC). KH. MA. Sahal Mahfudh wafat pada hari Jum’at, 24 Januari 2014, dikampung halamannya Pati. Sebagai penggantinya, ditunjuk Prof. DR. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau dikenal dengan Din Syamsudin sebagai Ketua Umum MUI. Keputusan penggantian tersebut ditetapkan pada rapat pimpinan MUI yang diselenggarakan pada Selasa, 18 Februari 2014, yang hasilnya diplenokan dan dibuat sebagai keputusan rapat.

 

Prof. DR. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin

Beliau adalah kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 31 Agustus 1958. Sebelum menjabat Ketua Umum MUI beliau telah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Selain itu beliiau juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah selama dua periode, sejak 2005-2015.

Sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, beliau sering kali di undang untuk menghadiriberbagai macam konferensi tingkat internasional berkenaan dengan masalah hubungan antara umat beragama dan perdamaian.

 

DR. (HC) KH. Ma’ruf Amin

KH Ma'ruf Amin Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2015-2020
Sumber: Tribunnews.com

Ketua Umum MUI berikutnya adalah DR. (HC) KH. Ma’ruf Amin. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum MUI periode 2015-2020 berdasarkan hasil rapat tim formatur yang terdiri atas 17 orang di Munas ke-IX MUI di Hotel Garden Palace, Surabaya, pada Kamis, 27 Aagustus 2015. Satu bulan sebelumnya, beliau juga terpilih dalm Muktamar Ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, sebagai Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU).

DR. (HC) KH. Ma’ruf Amin lahir di Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943. Beliau adalah cicit Syekh Nawawi Banten. Beliau mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan menyelesaikan kuliah di Universitas Ibnu Khaldun,Bogor.

Sebagai ulama, beliau sangat di segani karena kedalaman ilmunya di bidang fikih. Selain menguasai ilmu fikih, beliau dikenal responsive menyerap persoalan umat. Apalagi beliau cukup lama menjadi pengurus dalam Komisi Fatwa MUI Pusat sejak tahun 2000-2007.

Beliau juga ikut andil dalam perkembangan ekonomi syariah, terutama perbankan syariah. Beliau ikut terlibat dalam mengembangkan perbankan syariah melalui berbagai jabatan di dewan pengawas syariah di lembaga perbankan dan asuransi syariah,  diantaranya Bank Muamalat, bank BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah.

Kiprahnya di dunia perbankan syariah di ganjar penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta, tahun 2012.

Ketua Umum MUI sejak Buya Hamka sampai dengan DR. (HC). KH. MA. Sahal Mahfudh mempunyai beberapa persamaan, yaitu:

Pertama, tidak seorang pun dari mereka pernah mengenyam bangku universiitas, kedua, ketiganyya mendapatkan gelar doctor, kehormatan atau sederajat profesor dari sejumlah universitas,

Ketiga, semuanya berasosiasi dengan organisasi kemasyarakatan Islam mayoritas di Indonesia baik NU ataupun Muhammadiyah.[13]

 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
sumber: dream.co.id

Selain itu terdapat satu komisi yang peranannya cukup penting di lembaga MUI yaitu Komisi Fatwa. Komisi ini bertugas untuk menelaah, membahas, dan merumuskan masalah-masalah keagamaan.[14]

Kelembagaan komisi fatwa MUI berdiri bersamaan dengan MUI yaitu pada taun 1975. Sampai saat ini kepemimpinan Komisi Fatwa MUUI telah berganti sebanyak empat kali. Petama dipimpin oleh K.H. A. Syukri Ghazali (1975-1981), sosok figure ulama dari Nahdlatul Ulamayang cukup berwibawa dan disegani, yang dikenal sebagai ahli fikih, khususnya madzhab Syafi’i.

Kedua, dipimpin oleh K.H. Ibrahim Hosen (salah satu pencetus berdirinya MUI) seorang ulama intelektual yang memperoleh gelar professor. Ia terkenal sebagai tokoh yang berhaluan liberal dan seorang alim yang akomodatif. Ia lahir di Bengkulu pada tahun 1917, memulai pendidikannya di Jawa Barat di sebuah pesantren.

Kemudian melanjutkan ke Universitas Al Azhar Kairo Mesir, Fakultas Syari’ah yang diselesaikan pada tahun 1960. Setelah itu bekerja di Departemen Agama RI. Saat MUI berdiri pada taun 1975 ia dipercaya menjadi salah satu anggota Komisi Fatwa MUI.

Setelah K.H. A. Syukri Ghazali dipercaya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, ia diminta untuk menggantikan posisinya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI tahun 1981. Jabatan tersebut ia emban sampai denga akhir hayatnya di tahun 2000.

Ketiga, kepemimpinan K.H Ma’ruf Amin (2000-2007). Ia lahir di Tangerang, 11 Maret 1943. Pendidikan dasarnya diselesaikan di kampung halamannya, Sekolah Rakyat, dan Madrasah Ibtidaiyah (1955). Setelah itu, beliau nyantri di Pesantren Tebu Ireng di Jombang Jawa Timur (1961), serta belajar di beberapa pesanttren di daerah Banten (1961-1963). Sempat mengenyam pendidikan formal di Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Khaldun (1967).

Pimpinan Komisi Fatwa MUI yang keempat adalah DR. K.H. Anwar Ibrahim (2007-2010). Ia adalah alumni Universtias Al Azhar Kairo Mesir. Di samping sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, juga aktif memberikan kuliah di Institut Ilmu al Qur’an Jakarta serta sebagai Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2004-2009).

Kepemimpinan Komisi Fatwa MUI kelima diemban oleh Prof. Dr. H. Hasanudin AF, MA (2010-2015). Dilahirkan di Majalengka pada tahun 1945. Memperoleh gelar sarjana syariah di IAIN Jakarta (saat ini menjadi UIN Syarif Hidayatullah) tahun 1974, S2 (MA) dan S3 (DR) di Universitas yang sama, masing-masih di tempuh di tahun 1989 dan 1994.[15]

(lihat juga Fatwa DSN MUI)

[1]Majma’ Buhuts al Islamiyah adalah sebuah lembaga ilmiah yang didirikan pada tahun 1961, di Kairo mesir di baawah naungan Universitas Al Azhar untuk membahas masalah-masalah keislaman dalam seluruh aspek kehidupan. Lembaga ini pada awalnya didirikan untuk mengembangkan unversitas al Azhar dibidang ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin.

Para syekh al Azhar berpendapat bahwa Universitas al Azhar mempunyai tanggung jawab khusus untuk mengembangkan ilmu keislaman, baik di al Azhar sendiri maupun di luar negeri. Oleh karena itu pada tahun pada tahun 1961 al Azhar membenahi berbagai lembaga ilmiah yang ada dan memperluas ruang lingkupnya termasuk mendirikan lembaga Majma’ Buhuts al Islamiyah wa Idarah as Saqafah wa al Bu’us al Islamiyah (lembaga ilmiah untuk masalah-masalah keislaman: Pusat Kebudayaan dan Utusan-utusan Keislaman). Muktamar pertama Majma’ Buhutsal Islamiyyah diadakan pertama kali. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 1067-1069.

[2] Bahrul Ulum, Ulama dan Politik, Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, h. 88.

[3] Asrorun Ni’am Soleh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Emir, 2016, h. 70.

[4]Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Op. Cit., h. 122.

[5] Bahrul Ulum, Op. Cit,. h. 89

[6] Ibid. h. 97

[7] Usaha mengikat atau memotong saluran benih suami (vesdeferensi), sehingga tidak lagi dapat menghamili istrinya.

[8] Usaha mengikat atau memotong kedua saluran indung telur, sehingga istri secara umum tidak dapat hamil lagi.

[9] Bahrul Ulum, Op. Cit,. h. 99.

[10] Asrorun Ni’am Soleh, Op. Cit., h. 71-72

[11] Moh Dahlan, Paradigma Fiqih Sosial KH Ali Yafie, Jurnal Nuansa, Vol. X, No. 1, (Juni 2017).

[12]Ahmad Ali Riyadi, Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz, Jurnal Sumbula, Volume 1, Nomor 1, (Januari-Juni 2016).

[13] Asrorun ni’am Sholeh, Op. Cit., h. 74-75.

[14] Peraturan Rumah Tangga MUI, pasal 5 ayat (1) sampai dengan (3).

[15]  Bahrul Ulum, Op. Cit,. h 110-113.

Satu pemikiran pada “Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Tinggalkan komentar