DSN MUI (Dewan Syariah Nasional MUI)

DSN MUI – merupakan singkatan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional merupakan perangkat organisasi yang berperan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan syariah.

DSN MUI merupakan salah satu dari komisi fatwa yang dimiliki majelis ulama indonesia. Pembentukan DSN MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.

DSN MUI diarahkan sebagai lembaga pendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dsn berperan proaktif dalam menanggapi perkembangan yang sangat dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan di indonesia.

Salah satu tujuan pembentukan DSN MUI adalah untuk mengontrol transaksi yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Seperti dalam permasalahan yang belakangan ramai dibicarakan, Paytrend contohnya. Merupakan salah satu contoh konkrit dari fungsi kontrol oleh majelis ulama indonesia dengan komisi fatwa di bawah pengawasan DSN MUI.

DSN MUI pertama kali dibentuk pada Februari 1999. Keanggotaan DSN MUI terdiri dari para ulama, praktisi, dan pakar yang mengerti betul mengenai persoalan ekonomi dan keuangan secara syariah.

(Selengkapnya baca sejarah Majelis Ulama Indonesia di sini)

Fungsi DSN MUI

Contoh fatwa DSN MUI
Sumber: Dokumen Pribadi

Penetapan fatwa mengenai masalah ekonomi syariah dan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tugas utama DSN-MUI adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam dibidang muamalah perekonomian. DSN-MUI juga mempunya tugas mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa-fatwa tersebut di lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan kepanjangan tangan dari DSN- MUII di lembaga keuangan syariah.

Secara garis besar, fatwa MUI dalam bidang ekonomi syariah terdapat sembilan kelompok dan peruntukannya, (1) Fatwa tentang Perbankan Syariah, sebanyak 58 fatwa. (2) Fatwa tentang Perasuransian Syariah, sebanyak 6 fatwa. (3) Fatwa tentang Pasar Modal Syariah, sebanyak 13 fatwa. (4) Fatwa tentang Pegadaian Syariah, sebanyak 2 fatwa. (5) Fatwa tentang Pembiayaan Syariah, sebanyak 1 fatwa. (6) Fatwa tentang Penjaminan Syariah, sebanyak 1 fatwa. (7) Fatwa tentang Akuntansi Syariah, sebanyak 3 fatwa. (8) Fatwa tentang MLM Syariah, sebanyak 2 fatwa. (9) Fatwa tentang Komoditi Syariah, sebanyak 1 fatwa.

Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI
Sumber: nu.or.id

Komisi fatwa DSN MUI terdiri dari para ulama, ahli dan praktisi. Berdasarkan data dari Tim Penyunting MUI dalam buku Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, sepanjang perjalanannya DSN MUI sampai pada Desember 2015 telah mengeluarkan 100 fatwa.

Berbagai fatwa tersebut dijadikan landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan berkaitan, seperti Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasr Modal (BAPEPAM), Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut bersifat mengikat terhadap masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar penetapan keputusan tindakan hukum pihak terkait.

Salah satu contoh dari penentu keputusan mengenai ekonomi syariah adalah pada saat permintaan fatwa oleh ikatan akuntan indonesia PSAK tentang kesesuaian akad al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik (sewa menyewa berakhir dengan kepemilikan).

Pada saat tersebut ikatan akuntan indonesia meminta kepada MUI untuk membuatkan fatwa tentang akad al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik. Dan setelah menelaah dan meneliti sajian data dan fakta. MUI mengeluarkan fatwa tersebut dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik.

Inti dari fatwa tersebut memperbolehkan sewa menyewa berakhir dengan kepemilikan dengan catatan harus sesuai dengan ketentuan yang diberikan DSN MUI.

Selengkapnya anda bisa lihat mengenai fatwa-fatwa DSN MUI di sini DSN MUI

Satu pemikiran pada “DSN MUI (Dewan Syariah Nasional MUI)

Tinggalkan komentar